Serang, kibarmedia.com - Anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Banten pada APBD perubahan direncanakan sebesar Rp9,303 triliun atau naik sebesar Rp492,448 miliar dibanding dengan APBD murni sebesar Rp8,811 miliar. Peningkatan tersebut lebih kepada belanja tidak langsung khususnya dana hibah yang mengalami peningkatan, meski begitu, secara umum alokasi anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung banyak mengalami pengurangan.
Dalam nota pengantarnya, Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, untuk belanja hibah Pemprov Banten menganggarkan sebesar Rp2,534 triliun dari alokasi pada APDB murni sebesar Rp1,847 triliun, atau naik sekitar Rp686,549 miliar. Penambahan anggaran tersebut menurutnya diperuntukan untuk pilkada yakni alokasi dana untuk KPU dan Bawaslu serta penambahan modal Bank Banten.
Kenaikan tersebut diperuntukan untuk anggaran KPU sebesar Rp120 miliar dan Bawaslu sebesar Rp40 miliar, sedangakan untuk Bank Banten sebesar Rp300 miliar. Khusus Bank Banten merupakan target prioritas Pemprov, kata Rano saat membacakan nota pengantar gubernur terklait rancangan APBD perubahan 2016 di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Minggu (25/9).
Dipaparkan Rano, untuk belanja pegawai pemprov mengangarkan Rp623,280 miliar atau mengalami penurunan sebsar Rp28,248 miliar dari ABPD murni sebesar Rp651,528 miliar. Sedangkan, untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp144,540 miliar dari anggaran pada APBD 2016 sebesar Rp152 miliar atau berkurang sebesar Rp7,5 miliar.
Pengurangan-penguran yang terjadi merupakan sesuai instruksi pemerintah pusat dalam efisiensi penggunaan anggara, tukasnya.
Selain itu, Rano menyebut, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp87,746 miliar menjadi Rp5,330 triliun. Diriny berharap, target yang disampiakan pada pripurna dapat tercapai.
Mudah-mudahan target tercapai, Saat ini pemerintah daerah baik itu legislatif maupun ekskutif telah duduk bersama. Ini kan anggaran kalaupun bertambah kan ada kesepakatan., imbuhnya.
Terpisah, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Budi Prajogo, mengatakan, belanja hibah meningkat karena kebutuhan untuk anggaran Pilkada yang diperuntukkan bagi KPU Banten sekitar Rp 120 miliar, dan Bawaslu Rp 40 miliar. "Secara umum, APBD perubahan ini semangatnya efisiensi karena ada beberapa kebijakan pusat sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian," kata Budi.
Ia mengatakan, dalam upaya meningkatkan PAD, selanjutnya akan digenjot penghasilan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menunggak. "Kalau itu diintensifkan akan naik Rp 125 miliar. Meskipun untuk BBNKB1 itu turun, karena sekarang ini orang banyak beli mobil murah dengan tipe mobil LC/GC," ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan pengurangan sebagian besar pada belanja tidak langsung dan langsung karena efek kebijakan pengurangan DAK dan penundaan DAU.
"Tetapi mudah-mudahan DAU ini hanya pending ya, karena ini dampaknya besar, khususnya terhadap dua dinas, DBMTR dan DSDAP," ujar politisi Golkar yang akrab disapa Aci tersebut.
Menurut Aci, kebijakan efisiensi tersebut membuat beban belanja daerah tidak besar. Terpenting, kata dia, program-program yang bersentuhan langsung ke masyarakat harus dicover dan tepat sasaran. Untuk Bansos salah satunya dianggarkan untuk program Jamsosratu. "Untuk belanja pegawai ada pengurangan sekitar Rp 28 miliar. Ini tentu saja menjadikan beban belanja tidak cukup besar, Alhamdulillah. Ada penambahan belanja hibah sekitar Rp 686 miliar memang untuk kebutuhan pilkada yang cukup menyedot anggaran,"ungkapnya.
Soal bantuan keuangan kabupaten/kota yang juga berkurang, menurutnya hal yang wajar. Sebab, penyerapan kab/kota dinilai kurang maksimal. "Seperti Kota Serang kan diberi Rp 30 miliar untuk penataan Banten Lama itu kan tidak terserap sama sekali. Daerah-daerah lainnya juga, penyerapannya kurang maksimal," tuturnya.
Ditambahkan Aci, APBD Perubahan 2016 sudah harus ditetapkan 30 September 2016. "Nanti Selasa besok dilanjut agenda pemandangan fraksi-fraksi, disusul jawaban gubernur keesokan harinya, Kamis ada jeda dulu, dan Jumat tanggal 30 Septembe itu ketok palu. Makanya paripurna hari Minggu ini salah satunya untuk mengejar deadline itu," ucapnya.
